Jago Lagu

Parah! Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya

Parah! Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya

Parah! Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya (Kompas)

YukCopas.my.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menahan penyaluran dana dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 90 pemerintah daerah (Pemda).

Penundaan terjadi lantaran Pemda belum memenuhi syarat penyaluran DAU yang diminta pemerintah pusat. Syarat tersebut adalah laporan belanja wajib DAU serta laporan pelaksanaan belanja 8 persen dana DAU dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Pemda karena belum menyampaikan laporan, kita belum berikan transfer untuk DAU dan DBH-nya. Kalau dirinci (90 pemda itu terdiri dari) 78 untuk kabupaten, 6 kota, dan 6 provinsi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya


Akibat penundaan transfer dana tersebut, realisasi penyaluran DBH dan DAU masing-masing terkontraksi minus 14,2 persen dan minus 4,7 persen. Hingga September 2021, penyaluran DBH baru 60,05 persen atau 58,9 persen dari total dana. Realisasi ini jauh lebih kecil dibanding periode yang sama tahun 2020 yakni Rp 69,99 triliun.

Begitu pula dengan DAU. Penyaluran DAU sampai September 2021 baru Rp 306,29 triliun atau 78,5 persen dari total anggaran. Tahun sebelumnya, realisasi hingga Rp 321,30 triliun atau 83,6 persen.


Kontraksi dua komponen transfer ke daerah itu membuat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sepanjang tahun 2021 hanya Rp 541,47 triliun, atau minus 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hingga Rp 629,70 triliun.

"TKDD mengalami kontraksi minus 14 persen. Tahun ini sampai September hanya Rp 541,47 triliun. Apa sebabnya? Penyaluran DBH dan DAU dalam hal ini menurun dan DAU minus 4,7 persen. Ada 90 Pemda belum memenuhi syarat untuk penyaluran DAU," ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, komponen TKDD kompak mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada DAK Fisik yakni  minus 58,8 persen. Sampai September 2021, realisasi DAK Fisik baru 20,54 triliun atau 31,5 persen dari total anggaran. Tahun lalu, DAK Fisik sudah tersalur Rp 49,89 triliun di periode yang sama.


Penyebabnya kata Sri Mulyani, pemerintah pusat menjalani normalisasi penyaluran pada tahun ini, usai merelaksasi penyaluran DAK Fisik pada tahun 2020 lalu. Relaksasi tersebut berupa pengurangan syarat sehingga dana dapat langsung ditransfer ke daerah.


Relaksasi meliputi bebas persyaratan reviu dari aparat pengawas internal dan diberikan penyaluran DAK Fisik sekaligus di bulan September 2020.


"Tahun ini kita normalisasi sehingga DAK fisik penyalurannya sesuai menurun. Karena kita kembalikan berbagai rambu-rambu agar anggaran yang diberikan kepada daerah betul-betul hingga tujuannya terutama DAK fisik adalah (untuk) pembangunan fisik," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


(KOM)

Total dibaca: 55x | Berikan Komentar!

Hosting Unlimited Indonesia


Oleh: Bram Dika Admaja
No Internet No Life

Teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.

Komentar (0)
* Beli Ketupat Beli Pepaya, Gimana Cara Koment Yaa? *
Video Populer

Jasa Pembuatan Aplikasi Website Database Custom!

Pembuatan Website!

BERITA POPULER

Update Terbaru, Bantuan Kuota Internet Gratis Cair September 2021, Ini Syarat Penerimanya