Jago Lagu
Jago Lagu

Bagaimana Bisa? UU Ciptaker Inkonstitusional, Buruh Minta Aturan UMP 2022 Dicabut

Bagaimana Bisa? UU Ciptaker Inkonstitusional, Buruh Minta Aturan UMP 2022 Dicabut

Bagaimana Bisa? UU Ciptaker Inkonstitusional, Buruh Minta Aturan UMP 2022 Dicabut (Cnn)

YukCopas.my.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat bakal berdampak pada upah minimum buruh pada tahun 2022.

Said mengatakan upah minimum provinsi 2022 yang hanya naik di kisaran 1,09 persen itu menyesuaikan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Oleh karena itu, Said meminta seluruh kepala daerah di Indonesia harus mencabut sejumlah aturan dan ketetapan UMP 2022. Ia menegaskan masalah penetapan upah 2022 harus kembali mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

UU Ciptaker Inkonstitusional, Buruh Minta Aturan UMP 2022 Dicabut


Gugatan Buruh Ditolak, Aturan Pelaksana UU Ciptaker Tetap Berlaku

"KSPI meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia, bupati wali kota, dalam menetapkan upah minimum, baik UMP atau UMK 2022 harus kembali mengacu kepada UU 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015," kata Said dalam konferensi pers, Kamis (25/11).


Ia mengatakan seluruh gubernur di Indonesia wajib mencabut surat keputusan terkait UMP. Hal ini termasuk Gubernur Anies Baswedan.

"Termasuk Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan harus mencabut terkait SK UMP 2022," imbuhnya.

Daftar Besaran Upah Minimum 2022 di 33 Provinsi


Lebih lanjut, KSPI meminta agar kenaikan upah berkisar 4-5 persen, baik itu untuk UMP juga UMK. Menurut dia, angka 4-5 persen itu sudah kompromi dari tuntutan sebelumnya 10 persen.


Ia meminta pemerintah menaati putusan MK tersebut. Dengan demikian, kata dia, UU 13/2003 dan PP 78/2015 harus kembali dihidupkan.


"Kami minta kepada pemerintah dalam hal ini menteri terkait, teman-teman pengusaha, harus taat kepada hukum, mengembalikan semua ketenagakerjaan ke UU 13/2003," tuturnya.

Kemnaker Terima Data Calon Penerima BLT Subsidi Gaji 8,28 Juta

MK sebelumnya memutuskan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan oleh ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja.


Dalam pertimbangannya, MK menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau menjalani revisi. Selain itu, MK menilai bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas keterbukaan publik.

(CNN)

Total dibaca: 47x | Berikan Komentar!

Hosting Unlimited Indonesia


Oleh: Susi Azizah
No Internet No Life

Teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.

Komentar (0)
* Beli Ketupat Beli Pepaya, Gimana Cara Koment Yaa? *
Video Populer

Jasa Pembuatan Aplikasi Website Database Custom!

Pembuatan Website!

BERITA POPULER

Ternyata 7 Bulan Penjualan Mobil Indonesia Tertinggi di ASEAN